Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Nadjib Hamid menilai pelaksanaan Pemilu secara serentak merupakan salah satu alternatif menekan biaya penyelenggaraan Pemilu. "Selama ini kan biaya pemilu dikeluhkan mahal. Nah, alternatifnya kalau ingin Pemilu murah, ya lakukan saja serentak. Paling tidak itu akan menekan biaya untuk honor penyelenggara. Jadi kerja untuk beberapa Pemilu langsung dengan satu gaji," katanya. Nadjib berada di Sumenep sebagai nara sumber dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif kepada pemilih pemula, Selasa (12/02/13). Sosialisasi tersebut diberikan kepada 120 siswa berbagai SMA di wilayah daratan. Nadjib memaparkan, konsep Pemilu serentak untuk eksekutif, serupa dengan pemilu Legislatif. Dalam sekali Pemilu, langsung memilih Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati. Demikian juga untuk Pemilu legislatif. Sekali Pemilu untuk anggota DPR RI, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II. "Jadi Pemilu gak perlu banyak-banyak. Cukup Pemilu Eksekutif dan Legislatif. Kalau sekarang ini kan Pemilu bisa 7 kali. Pilpres dua putaran, Pilgub dua putaran, belum lagi Pilkada yang kadang-kadang bisa dua putaran juga. Masih ditambah lagi dengan Pemilu legislatif," ujarnya.
Nadjib meyakini, dengan pelaksanaan pemilu serentak, tidak sekedar biaya yang bisa dihemat, tetapi partisipasi pemilih pun diyakini akan tinggi. "Logikanya begini. Kalau masyarakat gak cocok dengan Presidennya, kan masih bisa milih Gubernurnya. Gak cocok Gubernurnya, ada Bupati atau Walikotanya. Jadi golput bisa ditekan," ungkapnya. Nadjib mengatakan, dengan pelaksanaan Pemilu berulang-ulang seperti yang terjadi saat ini, menimbulkan tingkat kejenuhan masyarakat yang cukup tinggi. "Bahkan tidak hanya itu. Dengan pemilu serentak, akan meminimkan ruang gerak para 'pemain politik' yang kerap memanfaatkan situasi," tandasnya.
Menurut Nadjib, untuk pelaksanaan pemilu serentak, hanya tinggal menyiapkan regulasinya. "Itu tergantung DPR dan Pemerintahnya kan? Kalau sudah memungkinkan, maka kami sebagai penyelenggara Pemilu, tinggal melaksanakannya," terangnya. Untuk Pilgub Jawa Timur, Nadjib memastikan tetap dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013. "Launchingnya dilakukan pertengahan Maret, dan pendaftaran calon pada bulan April. Sedangkan tanggal 25 Februari ini dimulai pembentukan PPK-PPK," paparnya. Pelaksanaan Pilgub Jawa Timur digelar bersamaan dengan Pilkada Probolinggi, Mojokerto, Pilwali Kediri Kota, dan Madiun Kota.
Andre Dewanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pastikan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) pada 29 Agustus 2013 nanti akan berbarengan dengan pelaksanaan pilkada di empat daerah yaitu Kota Mojokerto, Kediri, Probolinggo dan Madiun. "Pelaksanaan pilkada digelar Kamis Kliwon. Kalau kamus Jawa, Kamis itu delapan dan Kliwon itu juga delapan, kayaknya memang cocok," kata Andre Dewanto, pada suarasurabaya.net, Jumat (10/5/2013).
Menurut Andre, pilkada serentak digelar berdasarkan surat KPU No 116/KPU/III/2012 karena melihat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan berakhir pada 2 Februari 2014 mendatang. Sedangkan Jabatan Walikota dan Wawali Mojokerto 5 Desember 2013, Probolinggo 28 Januari 2014, Kediri 2 April 2014, dan Madiun 29 April 2014. Untuk mensukseskan pilkada bareng ini, KPU juga terus berkoordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.
Bukan tanggal biasa jika penentuan tanggal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur dilaksanakan pada 29 Agustus 2013 mendatang. Hari yang jatuh pada Kamis Kliwon itu bakal menjadi hari istimewa untuk pelaksanaan pesta demokrasi Pilgub Jatim karena akan ada lima pilkada yang digelar bersamaan. “29 Agustus nanti bukan hanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, namun juga berbarengan dengan empat pilkada lain, yakni pemilihan walikota dan wakil walikota Mojokerto, Kediri, Probolinggo, dan Madiun,” kata Sekretaris Daerah Jatim, Rasiyo saat dikonfirmasi LICOM, Rabu (15/5/2013).
Baca juga: Martono tetap dukung KarSa dalam Pilgub Jatim 2013 dan DPP Demokrat optimistis KarSa menang, meski diimejkan negatif Menurutnya, Kamis Kliwon menjadi hari yang tepat sesuai perhitungan Jawa. “Kamis itu delapan dan Kliwon juga delapan. Jika dijumlah jadi 16 dan satu tambah enam itu tujuh. Maka, tujuan ditentukannya hari Kamis Kliwon ini untuk sukseskan lima pilkada di Jatim pada 29 Agustus mendatang,” ujarnya.
Dilaksanakannya serentak lima pilkada itu, merujuk pada surat KPU No 116/KPU/III/2012. Adapun masa jabatan Gubernur dan Wagub Jatim berakhir 2 Februari 2014. Jabatan Walikota dan Wawali Mojokerto 5 Desember 2013, Probolinggo 28 Januari 2014, Kediri 2 April 2014, dan Madiun 29 April 2014. Untuk sukseskan pesta demokrasi itu, Pemprov Jatim kini terus berkoordinasi dengan KPU, Polri, dan TNI AD agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. “Koordinasi dengan KPU Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Madiun harus terus dioptimalkan agar pelaksanaan Pilkada yang berbarengan dengan Pilkada Jatim bisa sukses,” tutupnya. - Berbagai Sumber -
