Pelantikan Jokowi Kuatkan Nilai Tukar Rupiah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin dibuka menguat ke posisi 5.068,58 poin didukung sentimen domestik yang cukup kondusif.

IHSG BEI dibuka naik 39,63 poin atau 0,79 persen menjadi 5.068,58, dan indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 9,93 poin (1,16 persen) ke level 864,12.

"Sentimen domestik seperti politik tampaknya lebih dominan menopang indeks BEI di tengah sentimen perlambatan ekonomi global. Kondisi di dalam negeri juga didukung oleh saham-saham yang telah jenuh jual," kata Head of Research Valbury Asia Securities Alfiansyah di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada hari ini (20/10) dan juga mencairnya ketegangan politik di dalam negeri menjadi salah satu katalis bagi pergerakan indeks BEI.

"Investor diperkirakan akan memanfaatkan momentum tersebut. Pasca pelantikan Presiden dan Wapres terpilih, sentimen positif domestik diperkirakan berlanjut dan diharapkan bukan eforia sesaat," katanya.

Sentimen selanjutnya, ia menambahkan bahwa investor menantikan susunan kabinet pemerintahan baru, terutama tim ekonomi, yang direncanakan diumumkan sehari setelah pelantikan.

"Tim ekonomi kabinet Jokowi-JK, diharapkan bisa memulihkan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, outlook perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih menjadi ancaman bagi potensi pertumbuhan Indonesia. Pada pekan ini investor juga menantikan data ekonomi beberapa negara, diantaranya penjualan ritel, produksi industri dan produk domestik bruto (PDB) Tiongkok. Lalu, neraca perdagangan Jepang, dan inflasi di Amerika Serikat.

Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 200,66 poin (0,87 persen) ke 23.223,87, indeks Nikkei naik 495,11 poin (3,41 persen) ke 15.024,05 dan Straits Times menguat 21,44 poin (0,68 persen) ke posisi 3.189,17.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merespon dengan positif.

Hal ini tampak dari nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi, rupiah bergerak menguat sebesar 65 poin menjadi Rp12.044 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.109 per dolar AS.

Sementara IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin dibuka naik 39,63 poin atau 0,79 persen menjadi 5.068,58, dan indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 9,93 poin (1,16 persen) ke level 864,12. .antaranews.
11:10 | 0 komentar | Read More

Hari ini Acara Pelantikan Presiden Joko Widodo

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK), akan dilantik besok, 20 Oktober 2014. Acara pelantikan akan dimulai pada pukul 08.30 WIB.

"Pukul 08.30 WIB, sidang paripurna MPR diawali, penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden, dari ketua KPU kepada Pimpinan MPR," kata Sekretaris jenderal MPR RI Eddie Siregar, dalam keterangannya, Minggu (19/10/2014).

Berikut Susunan Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI:

08.00 : Penerimaan Anggota serta Undangan
09.21 : Kehadiran Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK)
09.23 : Kehadiran Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi)
09.25 : Kehadiran Wakil Presiden Boediono
09.27 : Kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
09.29 : Kehadiran Tamu Negara
10.00 : Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
10.02 : Mengheningkan Cipta dipimpin Ketua MPR
10.05 : Pembukaan Sidang Paripurna MPR
- Pembacaan Keputusan KPU oleh Ketua MPR
10.12 : Pengucapan Janji/Sumpah Presiden
10.16 : Pengucapan Janji/Sumpah Wakil Presiden
10.20 : Penandatanganan Berita Acara Pelantikan
10.23 : Penyerahan Berita Acara Pelantikan oleh Ketua MPR
10.25 : Ketua MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna
10.45 : Pidato Presiden Terpilih
11.05 : Doa bapak Lukman Hakim Saifuddin
10.08 : Penutupan Sidang Paripurna
11.10 : Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
11.12 : Sidang Paripurna selesai.


Setelah acara pelantikan tersebut, akan diadakan foto bersama presiden beserta istri, wakil presiden beserta istri, bapak Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, dan bapak Prof Dr. Boediono beserta istri dan Pimpinan MPR beserta isteri di depan pintu masuk ruang sidang paripurna.metrotvnews.
09:44 | 0 komentar | Read More

Kerusuhan Saat Acara Pelantikan Jokowi-JK di MPR

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengatakan akan ada unjuk rasa dari sejumlah kelompok pada hari pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, 20 Oktober 2014. "Berdasarkan informasi intelijen ada sejumlah unjuk rasa," ujar Sutarman seusai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis, 16 Oktober 2014.

Sutarman tidak menyebut kelompok-kelompok mana yang akan menggelar unjuk rasa itu. Begitu pun dengan agenda aksi mereka. Namun yang jelas, polisi sudah menyarankan agar kelompok itu membatalkan rencana mereka. "Tapi kalau mereka turun, itu adalah bagian yang akan dilayani," katanya. (Baca juga: TNI-Polri Minta Syukuran Jokowi Sewajarnya)

Sutarman menjelaskan polisi telah mengantisipasi potensi kerusuhan dengan menurunkan 24.815 personel gabungan TNI-Polri. Mereka disebar di sejumlah titik mulai ruang pelantikan, di area gedung, hingga akses menuju DPR/MPR. "Ada empat ring yang akan dijaga baik yang berseragam maupun yang berbaju preman," ujarnya. (Baca: Hampir 25 Ribu Polisi Amankan Pelantikan Jokowi)

Satuan Polri yang turut dalam pengamanan tersebut juga diperbantukan dari dua belas polda, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Sebagian di antara mereka bertugas menutup pintu masuk aksi massa yang datang dari luar Jakarta.

Pola pengamanan juga dirancang saat presiden terpilih Joko Widodo menghadiri acara kirab yang digelar sejumlah relawan. Ribuan personel akan disiagakan di sepanjang jalan mulai Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Negara. "Kami akan membuat pagar betis. Dan di sekitar presiden dijaga Paspampres," katanya.

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman menjelaskan setiap potensi aksi yang digelar pada hari pelantikan telah disampaikan BIN kepada TNI dan Polri agar bisa diantisipasi. Namun, kata dia, sejauh ini tak ada indikasi aksi massa yang berpotensi memunculkan gangguan. "Kita berharap semuanya berjalan lancar," katanya. TEMPO
17:52 | 0 komentar | Read More

KPUD Bingung Ada Pilkada Lewat DPRD dan Serentak

Belum rampung kontroversi UU Pilkada melalui DPRD dengan Perpu Pilkada, Komisi Pemilihan Umum di daerah semakin bingung dengan usulan pemerintah tentang pelaksanaan pilkada secara serentak mulai September 2015. Pilkada serentak itu diwacanakan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada perpu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal Oktober 2014.

"Kami mau mengacu yang mana juga masih belum tahu, KPU pusat belum memberikan arahan apa-apa," kata anggota KPU Gunungkidul Divisi Keuangan dan Logistik, Andang Nugroho, kepada Tempo, Kamis, 16 Oktober 2014.

Gunungkidul termasuk dalam 204 daerah yang tahun depan menggelar pilkada. Masa jabatan Bupati Badingan dan Wakil Bupati Immawan Wahyudi berakhir Juli 2015. "Dari sisi efisiensi, Pilkada serentak itu bagus karena tidak perlu dua kali tahun anggaran seperti selama ini," kata Andang. "Tapi mekanismenya seperti apa karena usulan sudah diajukan dan dicairkan awal tahun depan?"

Kalaupun pilkada langsung tetap dilakukan, persiapan untuk menggelar agenda itu minimal butuh waktu tujuh bulan, atau Maret 2015. Waktu ini akan sangat mepet dengan pembahasan APBD di tingkat DPRD yang biasanya juga sedang alot-alotnya pada triwulan pertama. "Apakah anggaran yang sudah diusulkan tahun ini untuk pilkada Mei perlu diajukan ulang, atau tinggal menambahkan kekurangannya?" Andang menambahkan.

Andang menuturkan untuk pilkada Mei 2015 di Gunungkidul, KPU daerah sudah mengusulkan tiga kali anggaran ke pemerintah dan DPRD setempat sejak 2013. Total biaya pilkada sekitar Rp 27 miliar. Usulan anggaran yang terakhir dikirimkan adalah honor untuk petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara pemilu legislatif dan pemilu presiden sebesar Rp 900 juta. TEMPO
12:03 | 0 komentar | Read More