Pemerintah harus menertibkan izin penambangan batu bara yang saat ini terkesan semrawut. Bahkan, Badan Geologi Kementerian ESDM meminta agar permohonan izin penambangan baru juga ditolak, sebelum izin yang sudah ada diverifikasi dan dibenahi terlebih dahulu."Untuk saat ini ada sekitar 10.800 izin pertambangan batu bara di Indonesia, dan sekitar 50 persennya perlu diverifikasi karena izinnya diduga tidak sesuai peruntukan," ungkap Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Sukhyar saat ditemui di sela-sela "Workshop on ASEAN Coal Database" di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Rabu (22/5).
Sukhyar mengatakan, perizinan yang tidak beres bisa berdampak pada kerusakan ekosistem. Sehingga keiatan penambangan jadi tidak optimal, dan akan muncul dampak sosial di masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan penambangan tidak terkendali.
Dikatakan, wilayah yang paling banyak terdapat penambangan batu bara adalah Sumatera (53 persen) dan Kalimantan (47 persen). Dua pulau itu yang akan berdampak paling besar apabila perizinannya tidak ditertibkan.
Kendati Sumatera potensi wilayahnya terbesar, tapi untuk produksi terbanyak ada di Kalimantan. Setiap tahunnya 400 juta ton batu bara dihasilkan di Indonesia, di mana sekitar 93 persennya dari Kalimantan, dan 7 persennya dari Sumatera. Dan 70 juta ton dipergunakan untuk kebutuhan pasar dalam negeri, dan 330 juta ton diekspor ke Cina, Jepang, dan India. "Dari ekspor batu bara, Indonesia setiap tahun mendapatkan sekitar 20 miliar dolar AS," jelasnya.
Menurutnya, kendati angka ekspor batu bara Indonesia termasuk yang paling besar di dunia, namun tidak perlu khawatir kehabisan batu bara. Karena berdasarkan inventarisasi pihaknya, tercatat masih ada cadangan batu bara yang siap tambang sekitar 28 miliar ton. Sedangkan sumber batu bara yang siap ditambang, sekitar 156 miliar ton. Meski demikian, keran ekspor tidak bisa dibuka selebar-lebarnya karena harus dipikirkan juga kebutuhan pasar dalam negeri.
Peningkatan ekspor
Lebih lanjut dikatakan, peningkatan ekspor batu bara juga berhadapan dengan kebijakan negara pengimpor seperti Cina dan beberapa negara ASEAN. Negara tersebut sudah menerapkan kebijakan tidak menerima batu bara berkalori rendah di bawah 4.500. Padahal sekitar 65 persen produksi batu bara Indonesia masih berada di bawah standar. Hal ini yang menjadi kendala ke depan, bagaimana menemukan energi terbarukan yang bisa ramah lingkungan.
"Upaya itu mulai dilakukan pemerintah dengan membangun pembangkit tenaga listrik yang sekitar 30 persennya berbahan bakar batu bara, dan 70 persen berbahan energi terbarukan," kata Sukhyar yang didampingi ASEAN Center for Energy, Cristopher Jamora.
Workshop dan lokakarya yang diikuti oleh perwakilan dari negara Laos, Filipina, Malaysia, Thailand, dan tuan rumah Indonesia ini menitikberatkan pada pembuatan database potensi batu bara. Nantinya database bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan, termasuk mengetahui kebutuhan dan produksi batu bara di masing-masing negara. Pusat database ini ada di Indonesia, dengan perangkat teknologinya bisa diakses oleh negara lain.
Kepala Pusat Sumber Daya Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM, Calvin Karo-Karo Gurusinga menambahkan, dengan adanya database diharapkan setiap negara dapat dengan mudah mengetahui kebutuhan dan potensi batu bara di negaranya masing-masing, serta bisa dijadikan acuan pemenuhan kebutuhannya. "Ini pertama kali diperkenalkan. Harapan saya, keberadaannya bisa lebih memudahkan dalam transaksi kebutuhan di lintas negara," jelasnya. (B.84)** Galamedia
