Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara, JR Saragih, bersama Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel serta Kasdam 1/BB, Brigjen TNI Tiopan Aritonang meninjau beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Pematang Siantar, Rabu (16/11). Dari hasil peninjauan secara langsung di beberapa lokasi TPS, proses demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar berjalan secara kondusif. Dan, masyarakat pun terlihat sangat antusias di beberapa jumlah TPS.JR Saragih mengucap syukur bahwa kadernya dari Partai Demokrat yakni pasangan nomor urut dua, Hulman Sitorus dan Hefriansyah menurut perhitungan cepat sementara mengungguli lawan-lawan mainya yang berlaga kali ini. Menurut data yang diperoleh JR Saragih, bahwa pasangan Hulman Sitorus dan Hefriansyah di beberapa TPS sangat dominan yakni antara 30-40 persen. JR Saragih mengaku berterima kasih kepada para kader bahwa program dan strategi pemenangan untuk pasanagn nomor dua berjalan dengan baik dan rapih. Sehingga hasilnya pun sangat baik. Saat disinggung mengenai peran serta anggota partai Demokrat di Kota Pematangsiantar, JR Saragih menjawab bahwa semua pihak telah bahu membahu guna memenangkan kader mereka pada pilkada susulan kali ini.
Sementara itu Proses perhitungan suara dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) Pematang Siantar, Sumut, diduga berpontensi kecurangan. Pasangan calon nomor urut tiga Wesly-Sailanto meminta agar Pilkada Kota Pematang Siantar dibatalkan. Menurutnya pilkada harus batal karena “langkanya” C6 (undangan memilih) yang beredar. “Tidak ada C6 yang beredar. Warga tidak memilih karena tidak memiliki C6,” kata Wesly di Panwas Siantar, Rabu (16/11). Wesly mengaku mengetahui orang yang bertanggungjawab terkait minimnya C6. Dia menuding mantan Wali Kota Siantar Hulman adalah biang keladi dari permasalahan tersebut. “Siapa nomor dua? Hulman,” katanya. Hingga saat ini, berdasarkan hitungan sementara pasangan nomer dua, Hulman-Efriasnyah unggul. Namun hasil tersebut masih mungkin berubah karena belum merupakan hasil pleno KPU Siantar.
