Nama Tolikara merepresentasikan kemajemukan masalah hidup warga sekitar. Jeritan itu diabadikan dalam sebuah akronim Tolikara, ‘Tolong Lihat Kami Ini Rakyat'. Kabupaten Tolikara Papua tengah menjadi perhatian lantaran insiden pembakaran musala pada lebaran, Jumat (17/7/2015). Ternyata, nama kabupaten yang terletak di pegunungan tengah Papua itu memiliki makna penting.Sejak distrik Karubaga terbentuk, pembangunan di semua sektor tak mengalami perubahan. Sebab, distrik tersebut jauh dari kendali pembangunan Kabupaten Jayawijaya. Alhasil, distrik-distrik lainnya rata-rata juga mengalami ketertinggalan di berbagai sektor. Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, membuka peluang untuk percepatan pembangunan. Pada 7 Juni 2002 lalu, Tolikara dimekarkan menjadi kabupaten. Pemekaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.
Selama 13 tahun ini, Tolikara yang dikenal sebagai daerah 'bersumbu pendek' ini sudah mengalami pergantian pemimpin enam kali. Diawali dengan Billy Wilhelmus Jamlean, Frans. R. Cristantus, Jhon Tabo, Turnip, Yusmin Timang sebagai Pelaksana Tugas Sementara Bupati, sampai yang terkini Usman Wanimbo. Pada Jumat pagi sekitar pukul 08.00 WIT, satu musala, enam rumah, dan sebelas dibakar sekelompok warga setempat. Mereka membakar karena menolak adanya salat Ied di lapangan. Korban pembakaran rumah dan sebelas kios ini diungsikan aparat keamanan ke depan Koramil 1702/Wms.
Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP) Cabang Tolikara, Papua, mengecam keras pembakaran mushala di wilayahnya. Relawan yakin ada dalang dari insiden tersebut. Ketua Cabang Bara JP Tolikara, Webenus Bembok mengatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memang sering mengumumkan pelarangan agama lain beraktivitas, bahkan membangun rumah ibadah, secara terbuka. "Pertanyaannya, mengapa GIDI bersikap demikian? Siapa yang mengompori supaya ada pengumuman itu? Pasti ada dalangnya," ujar Bembok melalui siaran pers, Sabtu (18/7/2015) malam.
Ketua Bara JP Papua, Diben Elaby menambahkan, perusakan tempat ibadah dan menyerang umat agama lain bukan karakter masyarakat Papua. Dia pun meyakini ada pihak yang secara terstruktur dan sistematis merancang kejadian itu. "Pasti ada yang mengompori. Jika sudah begini lagi-lagi rakyat yang menjadi korban," ujar Diben. Bara JP meminta polisi tak hanya menangkap pelaku perusakan dan pembakaran mushala serta kios saja, melainkan mengusut juga dalang alias siapa yang menggerakkan mereka.
