Fantastis. Pesta demokrasi di Sulut menyedot anggaran luar biasa. Diperkirakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 untuk pemilihan gubernur (Pilgub) hingga pemilihan wali kota/bupati, akan menguras anggaran sekira Rp230 Miliar (lihat grafis, red). Angka fantastis ini masih bisa bertambah, karena belum termasuk anggaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota dan daerah yang tidak menyelenggarakan Pilwako/Pilbup.Khusus Pilgub Sulut, anggaran yang tidak sedikit dialokasikan. Usai APBD induk 2015 dianggarkan Rp105 miliar, pada APBD Perubahan bertambah Rp53,7 miliar. Total anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada menjadi Rp158,7 miliar. Ini terungkap saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di ruang paripurna Deprov, kemarin. Namun, ada kemungkinan angka ini berubah, karena hingga tadi malam masih terjadi perdebatan terkait anggaran untuk KPU. Informasi dihimpun, anggaran KPU yang dicantumkan TAPD Rp36,4 miliar. Karena diprotes Banggar, maka berubah menjadi Rp16 miliar. Angka tersebut masih tetap akan berubah, sebelum rapat paripurna esok (hari ini, red) yang akan didahului dengan sinkronisasi.
Memang dalam rapat Banggar-TAPD kemarin sore, anggaran Pilkada cukup mendapat sorotan para legislator. Apalagi ketika para wakil rakyat melihat alokasi anggaran yang diberikan pada SKPD. Ada yang hanya kebagian Rp50 juta. Ketua TAPD Ir Siswa Mokodongan di hadapan pimpinan dan anggota Banggar memaparkan, total tambahan anggaran hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut yang dalam APBD induk Rp75 miliar ditambah Rp36,4 miliar. Jadi, total anggaran KPU Rp111,4 miliar. Untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari Rp15 miliar bertambah Rp32,7 miliar, total menjadi Rp47,7 miliar.
Anggaran pengamanan ditambah Rp5 miliar dari sebelumnya hanya Rp15 miliar. Besaran anggaran ini, mendapat tanggapan beragam anggota Banggar. Ketua Fraksi Partai Golkar Edison Masengi menuturkan, jika alokasi anggaran Pilkada seperti itu, sangat fantastis. “Harus ada rasionalisasi anggaran. Kalau perlu, Banggar panggil KPU, Bawaslu dan jelaskan rincian anggarannya,” tegas Masengi. Senada, legislator Komisi I Decky Palinggi. “Ya. Kami meminta rincian anggaran yang akan digunakan.
Agar uang rakyat ini jelas penggunaannya,” tandas legislator dari Minsel ini. Kedua politisi Partai Golkar ini menegaskan, mereka sangat mendukung pesta demokrasi di Sulut. “Kami sangat mendukung suksesnya Pilkada. Tapi, apa kata masyarakat jika melihat anggaran SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat kecil, dibanding anggaran Pilkada,” tambah Masengi.
Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edwin Lontoh dan rekan fraksi James Karinda. “Bayangkan saja, anggaran tersebut dibuatkan jalan. Kita sangat mendukung Pilkada, tapi anggaran juga tak boleh boros. Harus sesuai dengan kemampuan daerah,” ucap Lontoh. Ditambahkan Karinda, kebijakan penambahan anggaran di Pilkada tak boleh mengganggu program prioritas yang pro publik, apalagi sampai memangkas hibah untuk pendidikan. “10 miliar anggaran pendidikan dipangkas. Kebijakan seperti ini bukan pro rakyat,” tukas Ketua Komisi IV ini.
Dalam rapat tersebut juga berkembang pembahasan APBD-P di-pending, hingga penetapan calon agar diketahui berapa calon yang akan bertarung di Pilgub. “Kalau memang bisa, pembahasan APBD-P saja yang ditunda dulu menunggu penetapan calon. Artinya, kita bahas akhir Agustus saja APBD-P,” saran Rasky Mokodompit.
Sementara itu, politisi PKS Amir Liputo mengatakan, penambahan anggaran untuk Pilkada sangat wajar, dan ia setuju. “Namun yang harus diingat, penambahan anggaran tersebut tak lantas membuat program prioritas dilupakan. Yang kami lihat, anggaran SKPD sangat kecil. Itu menjadi sorotan Banggar,” tukasnya. Jika memang ternyata setelah ditetapkan, anggaran Pilkada masih tidak cukup, maka Liputo menyarankan sesuai Permen 51, bisa menggunakan biaya tak terduga.
Mokodongan menanggapi sanggahan para legislator. Ditegaskannya, dalam penyusunan anggaran sudah ada standarnya. “Kami sudah dua kali melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu. Sudah dua kali dikurangi, tapi memang cukup besar anggarannya,” beber Mokodongan. Untung saja, lanjutnya, hingga saat ini bakal calon hanya tiga pasangan calon yang daftar di KPU. “Kalau lebih, anggarannya akan lebih besar,” tandasnya.
Di beberapa kesempatan, komisioner KPU Sulut Ardiles Mewoh menuturkan, penambahan anggaran Pilkada diserahkan pada Pemprov dan Deprov. “Kita sudah mengusulkan sesuai dengan tahapan yang diatur di PKPU,” tandas Mewoh. Sedangkan pimpinan Bawaslu Sulut Johnny Suak mengungkapkan, bagian pengawasan butuh tambahan anggaran. “Kami telah mengajukan usulan. Semoga saja bisa disetujui untuk memaksimalkan tugas pengawasan yang kami emban,” ujar Suak singkat.
Soal anggaran Pilkada, khususnya di tujuh kabupaten/kota, umumnya meminta penambahan anggaran. Karena yang tercantum di APBD induk 2015 masih cukup kecil. Misalnya saja di Bolsel. Anggaran untuk KPU Rp12 miliar, pengamanan Rp750 juta dan Panwas Rp2,5 miliar. Anggaran ini masih berpeluang bertambah dalam APBD-P. (manadopostonline)
