Kerusuhan Saat Acara Pelantikan Jokowi-JK di MPR

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengatakan akan ada unjuk rasa dari sejumlah kelompok pada hari pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, 20 Oktober 2014. "Berdasarkan informasi intelijen ada sejumlah unjuk rasa," ujar Sutarman seusai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis, 16 Oktober 2014.

Sutarman tidak menyebut kelompok-kelompok mana yang akan menggelar unjuk rasa itu. Begitu pun dengan agenda aksi mereka. Namun yang jelas, polisi sudah menyarankan agar kelompok itu membatalkan rencana mereka. "Tapi kalau mereka turun, itu adalah bagian yang akan dilayani," katanya. (Baca juga: TNI-Polri Minta Syukuran Jokowi Sewajarnya)

Sutarman menjelaskan polisi telah mengantisipasi potensi kerusuhan dengan menurunkan 24.815 personel gabungan TNI-Polri. Mereka disebar di sejumlah titik mulai ruang pelantikan, di area gedung, hingga akses menuju DPR/MPR. "Ada empat ring yang akan dijaga baik yang berseragam maupun yang berbaju preman," ujarnya. (Baca: Hampir 25 Ribu Polisi Amankan Pelantikan Jokowi)

Satuan Polri yang turut dalam pengamanan tersebut juga diperbantukan dari dua belas polda, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Sebagian di antara mereka bertugas menutup pintu masuk aksi massa yang datang dari luar Jakarta.

Pola pengamanan juga dirancang saat presiden terpilih Joko Widodo menghadiri acara kirab yang digelar sejumlah relawan. Ribuan personel akan disiagakan di sepanjang jalan mulai Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Negara. "Kami akan membuat pagar betis. Dan di sekitar presiden dijaga Paspampres," katanya.

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman menjelaskan setiap potensi aksi yang digelar pada hari pelantikan telah disampaikan BIN kepada TNI dan Polri agar bisa diantisipasi. Namun, kata dia, sejauh ini tak ada indikasi aksi massa yang berpotensi memunculkan gangguan. "Kita berharap semuanya berjalan lancar," katanya. TEMPO