Demonstrasi mahasiswa merebak di sejumlah daerah di Indonesia memprotes rencana pemerintahan Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang. Demo digelar serentak di Riau, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, hingga Papua pada hari ini, Senin (23/9). Gelombang demonstrasi ini hanya berselang beberapa pekan menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua. Di Yogyakarta, mahasiswa yang bergabung dengan pekerja, pelajar, dan aktivis masyarakat sipil menggelar demo di Pertigaan Gejayan. Demo bertajuk #GejayanMemanggil ini bahkan menjadi topik terpopuler Twitter di Indonesia. Semua elemen yang bergerak dalam aksi #GejayanMemanggil tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak. Demo serupa juga terjadi di Jombang, Makassar, Riau, Bali, hingga Papua. Di Makassar, ratusan mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar aksi di depan kampus mereka. Para mahasiswa menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Mereka juga menyerukan menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagerjaan, UU KPK, dan sejumlah produk legislasi lain. Mahasiswa menilai produk-produk legislasi itu lebih mementingkan pengusaha ketimbang rakyat. Sementara itu demonstrasi menolak UU KPK yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di Kepulauan Riau (Kepri) berujung ricuh. Massa terlibat kontak fisik dengan aparat di dalam komplek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri. Terpantau seribuan mahasiswa se-Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) memadati Kantor DPRD.
Demonstrasi juga terjadi di Jayapura, Papua. Namun tuntutan demonstrasi di Jayapura belum sepenuhnya diketahui. Kabar yang santer beredar, aksi demo dipicu oleh dugaan rasialisme. Aksi ini berujung bentrok dengan aparat keamanan. Mahasiswa di Jakarta juga berencana menggelar demonstrasi di Gedung DPR hari ini. Tuntutan mereka tak jauh berbeda dengan aksi pekan lalu, yakni menolak RKUHP, UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan produk hukum lain yang akan disahkan DPR dan pemerintah.
Sementara ribuan mahasiswa di Bandung menggelar demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mahasiswa dari lintas kampus ini berorasi, menyuarakan soal kehidupan demokrasi yang sedang berada di ujung tanduk. Seperti mahasiswa di kota-kota lain, mereka menolak RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan UU KPK. Gelombang aksi demonstrasi ini tak lepas dari serangkaian kebijakan yang ditetapkan DPR dan pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah kebijakan yang mendapat sorotan tajam dari publik di antaranya pemilihan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023 dan pengesahan Revisi UU KPK menjadi UU.
