Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kementerian Pertahanan dan Kemanan RI berencana meluncurkan program bela negara pada 19 Oktober 2015. Nantinya akan dibentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam 10 tahun ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mengikuti program ini.
Sosiolog UGM Muhammad Najib Asca menilai pemerintah terlalu terburu-buru meluncurkan program bela negara ini. Menurutnya, sebelum diimplementasikan, pemerintah semestinya menyiapkan payung hukum program tersebut berupa undang-undang. Sementara itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengutarakan beberapa catatan mengenai program bela negara. Salah satunya, bahwa bela negara tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan oleh setiap warga negara.
Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dikhawatirkan sebagai upaya untuk mencegah kritik masyarakat terhadap pemerintah. Program ini dinilai memiliki konsep yang luas, tak hanya berkaitan dengan militerisme. Pengamat militer dari Institute for Defense and Peace Studies (IDPS), Mufti Makarim, menilai, program bela negara dengan pelatihan ala militerisme lebih bertujuan untuk mendoktrin warga negara agar siap bertempur menghadapi berbagai ancaman negara. Ia khawatir, pelatihan tersebut justru mengubah cara pandang warga negara.
Kementerian Pertahanan menyatakan bela negara tak sama dengan komponen cadangan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, komponen cadangan ialah “Warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama (TNI).” Menurut Faizal, banyak orang salah kaprah dalam mengartikan “bela negara” yang kini menjadi program kementeriannya. Kalau pun ada pelatihan oleh TNI, kata dia, itu bukan semacam pelatihan militer keras ala tentara.
Program Bela Negara yang diwacanakan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, langsung dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jateng. Hal ini ditandai dengan diutusnya lima orang perwakilan organisasi kemasyarakat di Kabupaten Banyumas untuk mengikuti program Bela Negara di Rindam IC Diponegoro. Kelima orang yang diberangkatkan mengikuti program tersebut, antara lain utusan dari ormas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan TNI Polri (FKPPI), Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila dan Banser. Kelima orang tersebut akan berangkat ke Magelang, Ahad (18/10).
