Kapan Gaji ke-13 PNS Tahun 2020 Cair?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa memastikan kapan pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, pencairan gaji ke-13 masih dalam tahap pembahasan. "(Mengenai gaji ke-13) ini masih dibahas secara internal. saya belum bisa update," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (24/6/2020).

Sehingga, sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan gaji-13 akan cair dan seperti apa mekanismenya.

Pada 2019 lalu, gaji ke-13 dicairkan mendekati tahun ajaran baru. Alasannya, gaji ke-13 diharapkan bisa meringankan beban para PNS yang anaknya akan masuk sekolah. Namun untuk tahun ini berbeda.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap akan mendapat jatah gaji ke-13 pada tahun ini. Adapun proses pembayarannya akan dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini, atau sekitar November-Desember 2020.

Menurut dia, pemberian gaji ke-13 dapat mendorong kenaikan angka konsumsi pasca masa krisis virus corona (Covid-19) usai. "Nanti harapannya kan ketika sudah agak turun Covid-19 ini, lalu justru bisa mendorong konsumsi kalau dikasih di kuartal IV (2020)," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (26/5/2020).

Yustinus mengatakan, pencairan gaji ke-13 PNS sengaja tak dilakukan dalam waktu berdekatan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengontrol pemasukan bagi para abdi negara. "Iya, supaya ini kan soal manajemen waktu. Biar tidak semua diajukan di depan," jelas Yustinus.

Berdasarkan penjelasannya, kepastian pembayaran gaji ke-13 untuk PNS baru akan diputuskan pada Oktober 2020 melalui sebuah peraturan pemerintah (PP).

Dengan begitu, ia memperkirakan, proses pencairan gaji ke-13 PNS bakal dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini, atau sekitar November-Desember 2020. "Kemungkinannya antara November-Desember, nanti kita lihat. Toh ini (pandemi corona) kan sangat dinamis," ujar Yustinus.

Di Bandung Gaji PNS Paling Kecil Rp 12 Juta

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pamer kenaikan gaji PNS di Kota Bandung kepada puluhan kepala daerah yang hadir dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman hibah aplikasi smart city di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Rabu (1/11/2017). "Jadi, gaji PNS di Bandung paling kecil itu Rp 12 juta, penghasilan kepala dinas Rp 30 juta-Rp 40 juta," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Emil menjelaskan, besarnya penghasilan PNS Kota Bandung merupakan dampak kehadiran aplikasi bernama e-RK (Remunerasi Kinerja Elektronik). E-RK merupakan aplikasi untuk menghitung jam kinerja pegawai dengan standar waktu 6.000 menit per bulan. Angka penghasilan itu juga ditunjang faktor lain, salah satunya absensi.

"Dulu siapa yang namanya tercantum dalam kegiatan, amplopnya tebal. Maka berlomba-lombalah PNS agar namanya tercantum. Dulu untuk fotokopi saja ada honornya di mana honornya lebih besar daripada fotokopinya. Kami hilangkan honor, kami ubah dengan akses keadilan kinerja dinamis siapa-siapa yang bisa memberikan kinerja 6.000 menit, maka dia mendapatkan tunjangan," ucapnya.

Dengan sistem itu, lanjut Emil, kinerja PNS dapat dinilai dengan asas keadilan. Penghasilan pegawai bergantung pada rajin tidaknya pegawai. "Kalau dulu rajin tidak rajin penghasilan sama. Kelompok rajin target tercapai, yang tidak rajin tidak tercapai, poinnya beda. Risiko kerja juga poinnya beda. Akhirnya kami bisa tahu dengan aplikasi ini mana PNS yang berbohong mangaku bekerja, padahal tidak," tuturnya.

"Akhirnya, distribusi honor di puncak gunung yang kami sebar dengan asas keadilan menyebabkan kinerja lebih efisien, kesejahteraan naik tiga sampai empat kali lipat. Ini menunjukkan, tanpa harus menganggarkan lebih kami mendapatkan pegawai yang lebih disiplin, lebih produktif, lebih sejahtera," ujarnya.

Catalonia Menyatakan Merdeka dari Spanyol

Parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol. Hal ini bentuk pembangkangan terhadap Pemerintah Madrid yang bersiap untuk menerapkan peraturan langsung atas wilayah tersebut. Dilansir dari Reuters, Jumat (27/10/2017) deklarasi kemerdekaan itu dilakukan hari ini waktu setempat. Gesekkan antara Parlemen Catalonia dan Pemerintah Madrid ini menimbulkan krisis politik terburuk Spanyol dalam 4 dekade.

Deklarasi tersebut berlaku simbolis karena tidak akan diterima oleh Spanyol atau masyarakat internasional. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy meminta semua pihak berkepala dingin dan dia mengatakan aturan hukum atas Catalonia akan diperbaiki. Keputusan memisahkan diri dari Spanyol itu disahkan di Parlemen Catalonia di Barcelona. Parlemen mengatakan bahwa Catalonia merupakan negara demokratis yang independen dan berdaulat.

Parlemen Catalonia menyatakan siap membuka pembicaraan dengan Madrid untuk berkolaborasi dalam mendirikan republik Catalonia. "Tidak akan mudah, itu tidak akan bebas, itu tidak akan berubah dalam sehari. Tapi tidak ada alternatif untuk proses menuju Republik Catalonia," kata Anggota Dewan Marta Rovira dari Junts pel Si, Partai Pro-kemerdekaan, dalam sebuah debat yang mengarah pada pemungutan suara.

Setelah debat, anggota parlemen dari tiga partai nasional utama, Partai Rakyat, Sosialis, dan Ciudadanos keluar dari forum. Anggota Partai Pro-kemerdekaan dan Podemos kemudian memilih 70-10 dalam sebuah pemungutan suara rahasia. Mereka bertujuan menghalangi usaha pemerintah pusat untuk menjatuhkan tuntutan pidana kepada mereka. Sementara itu di Madrid, Majelis Tinggi Parlemen Spanyol setuju agar pemerintah pusat mengambil alih daerah otonom Catalunya.

"Langkah-langkah luar biasa seharusnya hanya diadopsi jika tidak ada upaya lain yang mungkin dilakukan. Menurut saya tidak ada alternatif. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan dan yang harus dilakukan adalah menerima dan mematuhi hukum," ujar Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan dalam sebuah pidato yang dihadiri para senat. "Kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terakhir kami," sambung Rajoy.

Layanan SIM Online Resmi Diluncurkan 2015

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa layanan SIM online saat ini berbeda dengan yang dahulu. "Layanan SIM online ini mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 2015. Layanan saat ini berbeda dengan yang dulu, karena sudah saling terkoneksi," ujar Badrodin dalam peluncuran SIM online di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (6/12/2015). Badrodin menjelaskan, pelayanan SIM online dulu memiliki sistem berbeda di setiap tempatnya. "Dulu di masing-masing Polda, perangkat dan sistemnya juga berbeda," ucap Badrodin.

Pelayanan di Samsat, lanjut Badrodin, pun tidak terkoneksi satu sama lain. "Maka, saat ini diharapkan sistem yang sudah saling terkoneksi ini bisa memberikan kemudahan dan kecepatan untuk penerbitan SIM," ungkap Badrodin. Selain itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Condro Kirono pun menambahkan, saat ini data pemilik SIM terdistribusi langsung ke Korlantas. "Dulunya, data-data pemilik SIM terdistribusi ke polres-polres saja, tapi saat ini semua database itu tersimpan di Korlantas Polri," ujar Condro.

Sistem ini pun, lanjut Condro, sudah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan. "Saat ini sudah terintegrasi dengan Kemendagri lewat penggunaan E-KTP untuk pembuatan SIM online ini. Selain itu, terintegrasi juga dengan Kementerian Keuangan untuk soal pembayarannya," ungkap Condro. Condro melanjutkan, dengan layanan ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat untuk melakukan perpanjangan SIM. "Ya semoga masyarakat nantinya enggak perlu repot kalau mau buat SIM. Apalagi yang di daerah enggak perlu balik ke tempat tinggal mereka masing-masing," kata Condro.

Berikut Daftar Kota yang Melayani SIM Online : lihat disini : Daftar Kota yang Melayani SIM Online

Petikan Kata Ejekan Menteri Hina Presiden

Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal membeberkan transkrip omongan menteri yang menghina Presiden Joko Widodo. Kata Akbar, pesan transkip itu beredar melalui grup di handphonenya.

"Saya terima ini melalui grup di handphone saya, ini pada waktu acara 3 Juni 2015," kata Akbar Faizal di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Mantan anggota Tim Transisi bentukan Jokowi-JK ini pun membacakan petikan transkrip yang diterimanya kepada wartawan.

"Kalau memang saya harus dicopot, ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya, dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa," kata Akbar membaca transkip tersebut.

Mengenai siapa menteri yang menghina presiden, Akbar tidak bersedia berkomentar. "Silakan tanya Pak Tjahjo," kata Akbar.

Akbar melanjutkan, seharusnya sebagai orang terdekat Presiden ataupun sebagai menteri tak layak ada ucapan merendahkan Presiden, apalagi hingga menghina. "Bukan menjadikan wajah Pak Presiden buruk kepada siapa yang memberikan kita mandat," kata politikus NasDem itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membenarkan ada menteri yang terekam berani menghina Presiden Joko Widodo.

"Ada, tapi siapanya Bapak Presiden tahu. Ukurannya itu saya yakin sudah diklarifikasi. Bapak Presiden menyampaikan sekarang konsentrasi kerja, menteri tidak terpengaruh isu reshuffle, biar fokus," kata Tjahjo seusai menghadiri acara buka bersama di rumah dinas Puan Maharani, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 28 Juni.

Tjahjo tidak ingin membeberkan siapa menteri ini. Namun politikus PDIP Masinton Pasaribu membeberkan bahwa orang yang dimaksud adalah salah satu menteri perempuan di bawah koordinasi Menko Perekonomian. - metrotvnews

Ada 8 Menteri Wanita di Kabinet Kerja Jokowi

Pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK yang diberi nama Kabinet Kerja, berlangsung di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta. Dari 34 menteri tersebut, 8 di antaranya adalah perempuan. Mereka adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Profil Dan Biografi Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Puan Maharani (lahir 6 September 1973; umur 41 tahun) adalah politikus Indonesia. Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk periode masa bakti 2009 - 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), dan juga sebagai Ketua I Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengantikan Tjahjo Kumolo yang sebelumnya sudah menjabat selama sembilan tahun. Ia merupakan Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia dan ia meneruskan tradisi politik dalam keluarga Soekarno.

Pada tahun 2006 Puan Maharani akhirnya mulai secara aktif terlibat dalam organisasi politik. Pertama menjadi anggota DPP KNPI Bidang Luar Negeri. Puan Maharani akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2009 dari Dapil Jawa Tengah V. Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi Partai dengan organisasi lainnya dan Puan Maharani juga dikenal mengedepankan pesan bahwa PDI Perjuangan harus menjadi "Sistematis, Realistis, Ideologis".

Profil Dan Biografi Siti Nurbaja, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (lahir di Jakarta, Indonesia, 28 Juli 1965; umur 49 tahun) adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja 2014 - 2019. Riwayat Pendidikan: Institut Pertanian Bogor, 1975-1979. Pengalaman Organisasi: Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai Nasional Demokrat. Pengalaman Kerja : Penata muda di Pemerintah Provinsi Lampung, 1979. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, 2006

Profil Dan Biografi Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan

Nila Djuwita Anfasa Moeloek (lahir di Jakarta, 11 April 1949; umur 65 tahun) adalah Menteri Kesehatan Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Ia juga seorang ahli oftalmologi (ilmu penyakit mata) dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia adalah ketua umum Dharma Wanita Persatuan Pusat periode 2004-2009 dan istri dari Farid Anfasa Moeloek, Menteri Kesehatan pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Ia sempat disebut-sebut menjadi calon kuat Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II setelah mengikuti proses seleksi calon menteri pada 18 Oktober 2009. Dan menjadi "Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals", 2009 - 2014

Profil Dan Biografi Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial

Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965; umur 49 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.

Merasa kiprahnya di dunia politik dihantarkan oleh NU, Khofifah hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada awal era reformasi. Selanjutnya, Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sinar kariernya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bagi Khofifah partai adalah kendaraan. Sementara NU adalah rumah bagi dirinya. Karena itu, meski aktif di partai, Khofifah tetap mendedikasikan hidupnya untuk NU, organisasi yang selama ini berperan besar membesarkan namanya.

Profil Dan Biografi Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara

Rini Mariani Soemarno Soewandi (lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958; umur 56 tahun) adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong. Sarjana Ekonomi lulusan 1981 dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini adalah termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Pada 26 Oktober 2014, ia dipilih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi. Penghargaan: Pemimpin Puncak Terpuji 1995 dari Majalah Swa Sembada (1995)

Profil Dan Biografi Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri

Retno Lestari Priansari Marsudi (lahir di Semarang, Jawa Tengah, 27 November 1962; umur 51 tahun) adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya dia menjabat sebagai Duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag. Retno Marsudi lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 November 1962. Dari tahun 1997 hingga 2001, Retno menjabat sebagai sekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Pada tahun 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Eropa dan Amerika. Retno dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Ia lalu memperoleh gelar S2 Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Belanda.

Pada tahun 2005, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Sebelum masa baktinya selesai, Retno dikirim kembali ke Jakarta untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Ia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM (Asia-Europe Meeting) dan FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation).

Profil Dan Biografi Yohana Yembise, Menteri Peranan Wanita

Yohana Susana Yembise (lahir di Manokwari, Nugini Belanda, 1 Oktober 1958; umur 56 tahun adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Ia menjadi sangat dikenal karena menjadi menteri dan guru besar perempuan pertama dari Papua. Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah seorang profesor di Universitas Cenderawasih. Yohana melanjutkan pendidikan tingginya di tahun 1985, dengan masuk ke Sarjana Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cenderawasih. Setelah itu dia melanjutkan di linguistik terapan dari Regional Language Center (RELC), SEAMEO Singapura, pada tahun 1992, dan kemudian menyelesaikan program gelar Master di Departemen Pendidikan Simon Fraser University di Kanada pada tahun 1994. Pada tahun 2001, Yo melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Newcastle, memperoleh gelar Ph.D pada 2006.

Ia memulai karier di bidang pendidikan dengan menjadi asisten dosen di bidang Bahasa dan Seni di Universitas Cenderawasih sejak tahun 1983 hingga 1986. Lalu menjadi dosen tetap sejak 1987 hingga sekarang. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen pada tahun 1991. Tahun 1992 ia menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Ia juga dipercaya sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia. Serta menjadi anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011.

Profil Dan Biografi Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan lihat disini : Profil Nyentrik Ibu Menteri Susi Pudjiastuti

Susunan 34 Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla sudah mengumumkan 34 orang menterinya di halaman belakang Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014) pukul 17.20 WIB. Dalam sambutannya, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hampir semua calon menteri yang dipanggil mengenakan kemeja putih seperti dikenakan Jokowi-JK. Berikut nama-nama mereka.

1. Sekretaris Negara, Pratikno
2. Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago
3. Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata, M Yahya
7. Menteri ESDM, Sudirman Said
8. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara
14. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi
15. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan, Bambang Sumantri Brodjonegoro
17. Menteri BUMN, Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM, AA Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian, Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat, Basuki Hadimuljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan
26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani
27. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin
28. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Dikti, M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi
34. Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar

Susunan Menteri Kabinet Jokowi Penuh Misteri

Sejak pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (20/10) hingga Jumat, masyarakat Indonesia masih harus bersabar menunggu pengumuman nama menteri yang akan mengisi komposisi kabinet mendatang.

Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, Jumat (24/10) mengatakan, berlarutnya Jokowi-JK dalam mengumumkan kabinet akan menghambat jalannya roda pemerintahan.

"Berlarut-larutnya pengumuman kabinet menjadikan negara ini tanpa pengambil keputusan sektoral yang berada di tangan menteri. Sekalipun presiden diberi waktu 14 hari menyusun kabinet dan mengumumkannya ke publik, tetapi penundaan pengumuman kabinet bisa menghambat terwujudnya kerja pemerintahan," kata Igor.

Hal itu, kata Igor, justru menjadi paradoks karena Jokowi memiliki moto "kerja, kerja dan kerja". Artinya, dengan molornya pengumuman kabinet pemerintahan mantan Wali Kota Surakarta itu tentu ikut tidak sejalan dengan kata-kata favorit kepala pemerintahan Indonesia yang baru tersebut.

Karena itu, kampanye Revolusi Mental oleh duet Jokowi-JK itu belum segera terlihat aplikasinya. Pendek kata, Jokowi dianggap belum bekerja dengan cepat di tengah "kekosongan" pemimpin kementerian. Sehingga kementerian bak "autopilot" atau bekerja otomatis tanpa arahan langsung atau sekedar bekerja melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.

Permasalahan kesimpangsiuran kabinet tidak berhenti di situ saja karena tertundanya pengumuman resmi menteri memberikan ketidakpastian tentang kementerian apa yang akan tetap ada, dihapus atau dilebur.

Tak tinggal diam, Jokowi mengungkapkan kendala dalam mengumumkan nama-nama menteri pendamping presiden. Salah satunya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menandai sejumlah menteri usulan Jokowi sebagai figur yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Rekomendasi dari KPK dan PPATK itu menyebabkan Jokowi menunda pengumuman menteri yang ditunggu oleh banyak pihak. Jokowi telah beberapa kali mengirim daftar nama calon menteri ke KPK. Terkini, kepala pemerintahan baru tersebut menyebut terdapat delapan nama yang tidak mendapat rekomendasi. Tapi dia enggan menyebut nama-nama itu.

"Tanya KPK dong. Begitu KPK menyampaikan (nama menteri yang diverifikasi) ke kami maka detik itu kami umumkan," kata dia.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Jokowi mengirimkan nama-nama kandidat menteri ke KPK. Komisi antirasuah tersebut memberi tanda merah dan kuning untuk beberapa kandidat yang disodorkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pada Senin (20/10), Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, KPK memberikan pembedaan warna merah dan kuning terhadap nama-nama yang diserahkan Jokowi. Menurut dia, warna merah menandakan nama calon menteri tersebut dapat menjadi "potential suspect" atau punya potensi terlibat masalah hukum di KPK.

"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan pihaknya melibatkan peran KPK dan PPATK untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan. Sedangkan, Postur kabinetnya tidak berubah, yaitu 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.

Sumber : Antara